Kalteng Tembus UHC 100 Persen, Bukti Pemerintah Hadir Lindungi Rakyat dari Jerat Biaya Sakit
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Kam, 29 Jan 2026
- visibility 98
- comment 0 komentar
Kadis Kesehatan menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat
DAYABORNEO, Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menegaskan keberpihakan nyata kepada rakyat. Di tengah tantangan pembiayaan kesehatan nasional, Kalteng justru tampil berani dengan menembus cakupan Universal Health Coverage (UHC) di atas 100 persen dan diganjar UHC Award 2026 kategori Madya dalam ajang nasional di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa (27/1/2026).
Penghargaan ini bukan sekadar simbol. Capaian tersebut menjadi bukti konkret bahwa Pemprov Kalteng konsisten menghadirkan negara hingga ke urusan paling mendasar: menjamin warganya tidak tumbang secara ekonomi ketika sakit.
Kepala Dinas Kesehatan Kalteng, Suyuti Syamsul, mewakili Gubernur Kalteng menerima langsung penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini lahir dari komitmen politik yang jelas dan keberanian anggaran yang berpihak pada rakyat.
“Per 31 Desember 2025, kepesertaan JKN di Kalimantan Tengah mencapai 100,18 persen dengan tingkat keaktifan 85,24 persen. Artinya, seluruh penduduk—termasuk bayi yang baru lahir—telah dijamin negara,” tegas Suyuti.
Ia mengungkapkan, Pemprov Kalteng bersama pemerintah pusat menanggung iuran 603.075 jiwa peserta PBI, serta membiayai secara mandiri 48.631 peserta PBPU dan BP. Langkah ini menjadi tameng sosial agar masyarakat tidak terperosok ke jurang kemiskinan akibat biaya pengobatan.
“Ini bukan kebijakan populis sesaat. Ini kerja berat, konsisten, dan mahal. Tapi inilah wujud keberpihakan pemerintah kepada hak dasar kesehatan rakyat,” ujarnya lugas.
Menko PMK Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa daerah tidak boleh puas. “Kategori Madya harus naik kelas menjadi Utama. Yang terpenting, kualitas layanan kesehatan juga harus ikut melonjak,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menekankan bahwa UHC adalah ukuran kepemimpinan. “UHC bukan angka di atas kertas. Ini soal keberanian daerah melindungi warganya dari risiko finansial akibat sakit,” tandasnya.
Dengan capaian ini, Kalimantan Tengah mengirim pesan tegas ke nasional: pembangunan tidak sah jika rakyat masih takut jatuh miskin hanya karena berobat. (red-fe)
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar