Menjelang Ramadhan, Pemprov Kalteng Perketat Harga Pangan Lewat GPM Nasional 2026
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Jum, 13 Feb 2026
- visibility 269
- comment 0 komentar
Masyarakat berbelanja bahan pangan pada kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM).
DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat mengamankan harga pangan menjelang lonjakan permintaan Hari Besar Keagamaan Nasional. Pemprov Kalteng mengikuti Pembukaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional 2026 sebagai langkah konkret melawan potensi lonjakan harga dan permainan pasar jelang Ramadan dan Idulfitri di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kalteng, Jumat (13/2/2026) pagi.
GPM serentak nasional dibuka Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengirim pesan keras kepada pelaku usaha pangan agar tidak memainkan harga di atas Harga Eceran Tertinggi. Pemerintah pusat menegaskan stok nasional aman dan distribusi siap digerakkan untuk menjaga stabilitas harga di lapangan.
Pemprov Kalteng langsung mengamankan pasokan dan menurunkan harga jual komoditas strategis melalui subsidi. Beras, gula, minyak goreng, bawang, dan telur dilepas ke masyarakat dengan selisih harga signifikan dibanding pasar. Langkah ini menyasar warga berpenghasilan rendah yang paling terpukul saat harga pangan melonjak.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Yuas Elko menegaskan pemerintah daerah tidak sekadar membuka pasar murah seremonial. Pemprov Kalteng mengunci distribusi, menyiapkan stok, dan mengawasi harga agar masyarakat benar-benar merasakan dampak GPM.
“Kami hadir untuk menahan laju kenaikan harga. Pemerintah turun langsung agar masyarakat tidak menjadi korban fluktuasi pasar menjelang Ramadan,” tegas Yuas.
Pemprov Kalteng menggelar GPM serentak di sembilan kabupaten/kota dan menyiapkan perluasan ke wilayah lain. Pemerintah daerah juga menguatkan koordinasi dengan Bulog, aparat, dan OPD terkait untuk memastikan pasokan aman, distribusi lancar, dan harga terkendali hingga puncak konsumsi Ramadan.
Pemprov Kalteng menilai stabilitas harga pangan bukan sekadar agenda rutin, tetapi garis depan perlindungan sosial. Jika harga terkendali, daya beli warga terjaga, inflasi daerah tertahan, dan stabilitas ekonomi lokal tetap aman. Pemerintah memastikan intervensi pangan tidak berhenti pada seremoni pembukaan, tetapi berlanjut di lapangan hingga masyarakat benar-benar terlindungi. (red-fe)
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar