Minggu, 13 Sep 2026
light_mode
Beranda » Pemprov Kalteng » Menjelang Ramadhan, Pemprov Kalteng Perketat Harga Pangan Lewat GPM Nasional 2026

Menjelang Ramadhan, Pemprov Kalteng Perketat Harga Pangan Lewat GPM Nasional 2026

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Jum, 13 Feb 2026
  • visibility 256
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat mengamankan harga pangan menjelang lonjakan permintaan Hari Besar Keagamaan Nasional. Pemprov Kalteng mengikuti Pembukaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional 2026 sebagai langkah konkret melawan potensi lonjakan harga dan permainan pasar jelang Ramadan dan Idulfitri di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kalteng, Jumat (13/2/2026) pagi.

GPM serentak nasional dibuka Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengirim pesan keras kepada pelaku usaha pangan agar tidak memainkan harga di atas Harga Eceran Tertinggi. Pemerintah pusat menegaskan stok nasional aman dan distribusi siap digerakkan untuk menjaga stabilitas harga di lapangan.

Pemprov Kalteng langsung mengamankan pasokan dan menurunkan harga jual komoditas strategis melalui subsidi. Beras, gula, minyak goreng, bawang, dan telur dilepas ke masyarakat dengan selisih harga signifikan dibanding pasar. Langkah ini menyasar warga berpenghasilan rendah yang paling terpukul saat harga pangan melonjak.

Staf Ahli Gubernur Kalteng Yuas Elko menegaskan pemerintah daerah tidak sekadar membuka pasar murah seremonial. Pemprov Kalteng mengunci distribusi, menyiapkan stok, dan mengawasi harga agar masyarakat benar-benar merasakan dampak GPM.

“Kami hadir untuk menahan laju kenaikan harga. Pemerintah turun langsung agar masyarakat tidak menjadi korban fluktuasi pasar menjelang Ramadan,” tegas Yuas.

Pemprov Kalteng menggelar GPM serentak di sembilan kabupaten/kota dan menyiapkan perluasan ke wilayah lain. Pemerintah daerah juga menguatkan koordinasi dengan Bulog, aparat, dan OPD terkait untuk memastikan pasokan aman, distribusi lancar, dan harga terkendali hingga puncak konsumsi Ramadan.

Pemprov Kalteng menilai stabilitas harga pangan bukan sekadar agenda rutin, tetapi garis depan perlindungan sosial. Jika harga terkendali, daya beli warga terjaga, inflasi daerah tertahan, dan stabilitas ekonomi lokal tetap aman. Pemerintah memastikan intervensi pangan tidak berhenti pada seremoni pembukaan, tetapi berlanjut di lapangan hingga masyarakat benar-benar terlindungi. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • APBD Kalteng 2026 Ditetapkan Rp5,4 Triliun

    APBD Kalteng 2026 Ditetapkan Rp5,4 Triliun

    • calendar_month Sab, 20 Des 2025
    • account_circle fe
    • visibility 219
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akhirnya menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,4 triliun. Penetapan tersebut tertuang melalui Berita Acara Persetujuan Bersama Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kalteng 2026 yang disepakati dalam rapat paripurna bersama DPRD Kalteng. Penetapan anggaran tahun depan menjadi dasar bagi […]

  • 49 Penderita Katarak Terima Kado Operasi Gratis dari Pemprov Kalteng

    49 Penderita Katarak Terima Kado Operasi Gratis dari Pemprov Kalteng

    • calendar_month Rab, 3 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 75
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Sebanyak 49 warga penderita katarak dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah mendapatkan kesempatan menjalani operasi mata secara gratis melalui program yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, Rabu (3/6/2026). Program kemanusiaan tersebut dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria […]

  • Pemprov Kalteng Didesak Tegas, WPR–IPR Harus Dipercepat di Tengah Tekanan Razia Tambang Rakyat

    Pemprov Kalteng Didesak Tegas, WPR–IPR Harus Dipercepat di Tengah Tekanan Razia Tambang Rakyat

    • calendar_month Kam, 16 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 175
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah didorong mengambil langkah tegas dan terukur dalam menyelesaikan polemik tambang rakyat yang terus memanas. Di tengah intensitas razia di lapangan, kepastian hukum melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dinilai belum bergerak secepat kebutuhan masyarakat. Wakil Gubernur Edy Pratowo menegaskan Pemprov tidak tinggal diam. […]

  • Prabowo Tata Ulang Sektor Energi, Negara Disiapkan Pegang Kendali Lebih Besar

    Prabowo Tata Ulang Sektor Energi, Negara Disiapkan Pegang Kendali Lebih Besar

    • calendar_month Sel, 5 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 72
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mulai menata ulang arah kebijakan energi dan pertambangan nasional dengan menegaskan peran negara harus lebih dominan dalam pengelolaan sumber daya alam strategis. Langkah ini diproyeksikan menjadi fondasi baru dalam memperkuat kedaulatan energi sekaligus memaksimalkan penerimaan negara dari sektor tambang dan migas. Arah kebijakan tersebut mengemuka saat Presiden menerima […]

  • Teras Narang Minta Pemerintah Kalteng Jangan Setengah Hati Tangani Karhutla

    Teras Narang Minta Pemerintah Kalteng Jangan Setengah Hati Tangani Karhutla

    • calendar_month Rab, 22 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 64
    • 0Komentar

    MAHARATINEWS, Palangka Raya – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi ancaman serius di Kalimantan Tengah. Memasuki pertengahan Juli 2026, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat sedikitnya 472 kejadian karhutla yang telah melalap sekitar 456,78 hektare lahan. Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah, Dr. Agustin Teras Narang, menilai kondisi tersebut harus […]

  • Publik Pertanyakan Keterbukaan PT GJP dalam Kerja Sama Pengelolaan Pluit Junction

    Publik Pertanyakan Keterbukaan PT GJP dalam Kerja Sama Pengelolaan Pluit Junction

    • calendar_month Kam, 19 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 58
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Rencana optimalisasi pengelolaan Mal Pluit Junction melalui kerja sama antara PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan PT Grha Jaya Pradana (GJP) memantik diskusi di ruang publik. Sejumlah pihak menilai perlu ada keterbukaan lebih luas, terutama menyangkut profil mitra swasta yang terlibat dalam pengelolaan aset milik daerah. Informasi kerja sama tersebut pertama kali disampaikan […]

expand_less