Rabu, 29 Jul 2026
light_mode
Beranda » Pemprov Kalteng » Menjelang Ramadhan, Pemprov Kalteng Perketat Harga Pangan Lewat GPM Nasional 2026

Menjelang Ramadhan, Pemprov Kalteng Perketat Harga Pangan Lewat GPM Nasional 2026

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Jum, 13 Feb 2026
  • visibility 243
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat mengamankan harga pangan menjelang lonjakan permintaan Hari Besar Keagamaan Nasional. Pemprov Kalteng mengikuti Pembukaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional 2026 sebagai langkah konkret melawan potensi lonjakan harga dan permainan pasar jelang Ramadan dan Idulfitri di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kalteng, Jumat (13/2/2026) pagi.

GPM serentak nasional dibuka Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengirim pesan keras kepada pelaku usaha pangan agar tidak memainkan harga di atas Harga Eceran Tertinggi. Pemerintah pusat menegaskan stok nasional aman dan distribusi siap digerakkan untuk menjaga stabilitas harga di lapangan.

Pemprov Kalteng langsung mengamankan pasokan dan menurunkan harga jual komoditas strategis melalui subsidi. Beras, gula, minyak goreng, bawang, dan telur dilepas ke masyarakat dengan selisih harga signifikan dibanding pasar. Langkah ini menyasar warga berpenghasilan rendah yang paling terpukul saat harga pangan melonjak.

Staf Ahli Gubernur Kalteng Yuas Elko menegaskan pemerintah daerah tidak sekadar membuka pasar murah seremonial. Pemprov Kalteng mengunci distribusi, menyiapkan stok, dan mengawasi harga agar masyarakat benar-benar merasakan dampak GPM.

“Kami hadir untuk menahan laju kenaikan harga. Pemerintah turun langsung agar masyarakat tidak menjadi korban fluktuasi pasar menjelang Ramadan,” tegas Yuas.

Pemprov Kalteng menggelar GPM serentak di sembilan kabupaten/kota dan menyiapkan perluasan ke wilayah lain. Pemerintah daerah juga menguatkan koordinasi dengan Bulog, aparat, dan OPD terkait untuk memastikan pasokan aman, distribusi lancar, dan harga terkendali hingga puncak konsumsi Ramadan.

Pemprov Kalteng menilai stabilitas harga pangan bukan sekadar agenda rutin, tetapi garis depan perlindungan sosial. Jika harga terkendali, daya beli warga terjaga, inflasi daerah tertahan, dan stabilitas ekonomi lokal tetap aman. Pemerintah memastikan intervensi pangan tidak berhenti pada seremoni pembukaan, tetapi berlanjut di lapangan hingga masyarakat benar-benar terlindungi. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Saksikan Penyelamatan Aset Negara Rp40 Triliun, Dana Dialihkan untuk Sekolah dan Puskesmas

    Prabowo Saksikan Penyelamatan Aset Negara Rp40 Triliun, Dana Dialihkan untuk Sekolah dan Puskesmas

    • calendar_month Kam, 14 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 75
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelamatkan kekayaan negara dan mengembalikannya untuk kepentingan rakyat. Hal itu disampaikan Presiden saat menyaksikan langsung penyerahan denda administratif senilai Rp10,27 triliun serta pengembalian kawasan hutan seluas 2,37 juta hektare di kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa langkah penyelamatan aset […]

  • Sekolah Dibenahi, Masa Depan Diasah: Revitalisasi SMAN 3 Sampit Tegaskan Hadirnya Negara di Ruang Kelas

    Sekolah Dibenahi, Masa Depan Diasah: Revitalisasi SMAN 3 Sampit Tegaskan Hadirnya Negara di Ruang Kelas

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 70
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Sampit – Revitalisasi pendidikan tak lagi berhenti sebagai jargon kebijakan. Di SMAN 3 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, program perbaikan sarana dan prasarana sekolah menjelma bukti nyata keberpihakan negara pada masa depan generasi muda Kalimantan Tengah. Ruang belajar yang dulu bermasalah kini berubah menjadi lingkungan yang layak, aman, dan memantik semangat belajar siswa, Rabu (28/1/2026). […]

  • Sinode Umum GKE ke-25 Resmi Dimulai, Wagub Edy Ajak Gereja Hadir Menjawab Persoalan Rakyat

    Sinode Umum GKE ke-25 Resmi Dimulai, Wagub Edy Ajak Gereja Hadir Menjawab Persoalan Rakyat

    • calendar_month Rab, 8 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 51
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Puruk Cahu – Sinode Umum ke-25 Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) resmi bergulir di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Selasa (7/7/2026). Forum tertinggi gereja yang diikuti sekitar 1.100 peserta itu tidak hanya menjadi ajang memilih arah pelayanan lima tahun ke depan, tetapi juga diharapkan melahirkan langkah nyata dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Kalimantan […]

  • Gebyar Ramadan Harus Cetak Generasi Berkarakter, Bukan Sekadar Ajang Lomba

    Gebyar Ramadan Harus Cetak Generasi Berkarakter, Bukan Sekadar Ajang Lomba

    • calendar_month Sel, 3 Mar 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 42
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan komitmennya membangun generasi muda berkarakter saat membuka Gebyar Ramadan Berkah Jilid 5 di Halaman TVRI Kalteng, Jalan Yos Sudarso, Senin (2/3/2026) sore. Didampingi Wakil Gubernur Edy Pratowo, ia menolak jika kegiatan tersebut dipandang sebatas perlombaan tahunan tanpa makna strategis. Di hadapan peserta dan tamu undangan, […]

  • Prabowo Klaim Pangkas Belanja Seremonial, Ratusan Triliun Rupiah Dialihkan ke Program MBG

    Prabowo Klaim Pangkas Belanja Seremonial, Ratusan Triliun Rupiah Dialihkan ke Program MBG

    • calendar_month Jum, 13 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 113
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pemerintah pusat mengubah arah belanja negara pada tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan menekan pos anggaran yang dinilai minim dampak langsung bagi publik. Presiden menyebut, langkah efisiensi fiskal berhasil mengamankan ratusan triliun rupiah untuk dialihkan ke program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma […]

  • Ekspor Batubara Tak Lagi Bebas, Pemerintah Terapkan Aturan Baru

    Ekspor Batubara Tak Lagi Bebas, Pemerintah Terapkan Aturan Baru

    • calendar_month Sen, 6 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 60
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pemerintah resmi mengubah mekanisme ekspor batubara dengan menerapkan aturan baru yang memperkuat pengawasan terhadap komoditas sumber daya alam strategis. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menata perdagangan batubara agar berlangsung lebih tertib, transparan, dan sesuai regulasi. Aturan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 31/MK/BC/2026 yang mulai berlaku efektif sejak 1 Juni […]

expand_less