Minggu, 1 Nov 2026
light_mode
Beranda » Berita Daerah » Ombudsman RI Mulai Nilai Layanan Publik Kalteng 2026

Ombudsman RI Mulai Nilai Layanan Publik Kalteng 2026

  • account_circle fe
  • calendar_month Kam, 6 Agu 2026
  • visibility 30
  • comment 0 komentar

PALANGKA RAYA, Dayaborneo — Kabar baik datang dari sektor pelayanan publik Bumi Tambun Bungai. Ombudsman Republik Indonesia resmi menggelar entry meeting penilaian opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Kalimantan Tengah, di Kantor Gubernur, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai langkah awal untuk mendorong peningkatan kualitas layanan Pemerintah kepada masyarakat.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Tengah, R. Biroum Bernardianto, membuka fakta menggembirakan: sepanjang tahun 2025, tak ada satu pun tunggakan laporan masyarakat yang belum terselesaikan di Kalteng.

“Hal ini menunjukkan adanya kerja sama yang baik dan kooperatif antara penyelenggara layanan publik dan para pemangku kepentingan,” ujarnya.

Biroum menjelaskan, penilaian opini Ombudsman kali ini bukan sekadar formalitas. Ini transformasi dari penilaian kepatuhan yang sebelumnya diterapkan, kini dibedah lewat empat dimensi utama: input, proses, output, hingga pengelolaan pengaduan.

“Hasil penilaian ini nantinya akan menjadi rujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat pengawasan dalam mencegah maladministrasi,” tegasnya.

Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati, buru-buru meluruskan: kegiatan ini bukan ajang cari-cari kesalahan instansi.

“Kami ingin memastikan pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, selain menilai instansi, kami juga akan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat,” jelasnya.

Giliran Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, yang hadir mewakili Gubernur Agustiar Sabran, angkat bicara soal komitmen daerah.

“Pelayanan publik adalah kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat. Oleh karena itu, harus dilaksanakan secara cepat, mudah, dan bebas dari praktik maladministrasi,” tegasnya, sembari mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tak lagi saling lempar tanggung jawab antarbidang. (red-fe) 

  • Penulis: fe

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Tiba di Kalbar, Langsung Pimpin Penanganan Karhutla Kerahkan 1.500 Personel

    Prabowo Tiba di Kalbar, Langsung Pimpin Penanganan Karhutla Kerahkan 1.500 Personel

    • calendar_month Sab, 22 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 25
    • 0Komentar

    PONTIANAK, Dayaborneo – Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) begitu tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026). Rapat tersebut membahas perkembangan karhutla sekaligus mengevaluasi langkah penanganan yang telah dilakukan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Prabowo meminta penanganan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Pemerintah daerah juga diminta […]

  • KPK Geledah PN Depok dan Sita Uang 50 Ribu Dolar AS

    KPK Geledah PN Depok dan Sita Uang 50 Ribu Dolar AS

    • calendar_month Rab, 11 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 141
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang wajah lembaga peradilan. Tim penyidik menggeledah kantor dan rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok dan mengamankan uang tunai senilai 50.000 dolar Amerika Serikat, Selasa (10/2/2026). Temuan tersebut mempertebal dugaan praktik korupsi dalam penanganan perkara sengketa lahan yang kini menyeret pimpinan pengadilan. Juru Bicara KPK Budi […]

  • Pemerintah Pastikan Percepat Pemulihan Pascakonflik Sosial Papua Pegunungan

    Pemerintah Pastikan Percepat Pemulihan Pascakonflik Sosial Papua Pegunungan

    • calendar_month Kam, 10 Sep 2026
    • account_circle fe
    • visibility 57
    • 0Komentar

    MAHARATINEWS, Palangka Raya – Ratusan rumah warga di Kabupaten Jayawijaya masih menunggu pembangunan kembali pascakonflik sosial yang melanda daerah tersebut. Pemerintah pusat pun bergerak menyusun langkah percepatan lewat Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascakonflik Sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang digelar di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Bupati Jayawijaya […]

  • Sengketa Lahan Belum Tuntas, DPRD Kalteng Tagih Tanggung Jawab PT Asmin

    Sengketa Lahan Belum Tuntas, DPRD Kalteng Tagih Tanggung Jawab PT Asmin

    • calendar_month Kam, 25 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 50
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Sengketa lahan yang menyeret nama PT Asmin Bara Baronang kembali menjadi sorotan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, dewan secara terbuka mempertanyakan keseriusan perusahaan dalam menyelesaikan konflik dengan masyarakat yang hingga kini belum sepenuhnya menemukan titik akhir. Tak hanya persoalan lahan, DPRD juga mengangkat sejumlah […]

  • Inflasi Kalimantan Tengah Januari 2026 Naik ke 4,09 Persen

    Inflasi Kalimantan Tengah Januari 2026 Naik ke 4,09 Persen

    • calendar_month Sel, 3 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 467
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Tekanan harga kembali menghantam Kalimantan Tengah di awal 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan atau year-on-year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Tengah pada Januari 2026 mencapai 4,09 persen, dipicu lonjakan harga berbagai komoditas kebutuhan masyarakat. Kenaikan inflasi tersebut tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang melonjak dari 106,06 pada Januari 2025 […]

  • Nanik Mundur dari BGN, Presiden Prabowo Langsung Siapkan Pengganti

    Nanik Mundur dari BGN, Presiden Prabowo Langsung Siapkan Pengganti

    • calendar_month Kam, 23 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 63
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Istana bergerak cepat merespons mundurnya Nanik Sudaryati Deyang dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Tak ingin terjadi kekosongan di lembaga yang menjadi motor pelaksanaan program gizi nasional, Presiden Prabowo Subianto langsung memutuskan proses pergantian kepemimpinan pada hari yang sama. Kabar pengunduran diri tersebut dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di […]

expand_less