Selasa, 28 Jul 2026
light_mode
Beranda » Berita Nasional » Produksi Nikel Dipangkas, Penambang Berpeluang Raup Untung

Produksi Nikel Dipangkas, Penambang Berpeluang Raup Untung

  • account_circle fe
  • calendar_month Ming, 21 Des 2025
  • visibility 119
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Jakarta – Rencana pemerintah memangkas target produksi bijih nikel nasional pada 2026 dinilai berpotensi menjadi titik balik bagi industri pertambangan nikel di Indonesia. Kebijakan tersebut diperkirakan mendorong pemulihan harga nikel global sekaligus memperbaiki profitabilitas penambang lokal yang sempat tertekan akibat kelebihan pasokan.

Analis menilai pengurangan target produksi bijih nikel dari 379 juta ton pada 2025 menjadi sekitar 250 juta ton tahun depan akan menekan surplus pasokan di pasar global. Kondisi itu membuka peluang kenaikan harga nikel dunia dari kisaran US$14.000–US$15.000 per ton menuju US$16.000 hingga US$17.500 per ton.

Presiden Komisaris HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo mengatakan langkah Indonesia mengendalikan produksi akan berdampak langsung terhadap keseimbangan pasar nikel dunia. Menurutnya, berkurangnya pasokan dari produsen utama seperti Indonesia akan mempersempit ruang surplus yang selama ini menekan harga.

“Dengan pasokan bijih yang lebih terbatas, persaingan mendapatkan bahan baku di tingkat lokal akan meningkat, sehingga secara alami mendorong Harga Patokan Mineral (HPM) domestik ke level yang lebih tinggi,” ujar Sutopo, Jumat (19/12/2025).

Ia menilai kenaikan harga tersebut akan menjadi angin segar bagi penambang bijih nikel yang sebelumnya terhimpit oleh harga jual rendah. Namun demikian, Sutopo mengingatkan bahwa penguatan harga tetap bergantung pada permintaan industri hilir, khususnya sektor baja nirkarat dan baterai kendaraan listrik di China.

“Pengendalian produksi ini mengirim sinyal kuat bahwa Indonesia tidak lagi semata mengejar volume, tetapi mulai menjaga nilai ekonomi nikel demi keberlanjutan industri jangka panjang,” katanya.

Sejalan dengan itu, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) memproyeksikan harga bijih nikel pada 2026 akan mengalami kenaikan. Harga saprolit diperkirakan naik hingga US$25 per ton, sementara limonit berpeluang mencapai US$30–US$40 per ton.

Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menjelaskan Indonesia menyumbang sekitar 65 persen surplus nikel global pada 2026. Karena itu, pengendalian produksi dinilai krusial untuk menjaga stabilitas harga.

“Kalau Indonesia bisa menurunkan kapasitas produksi, harganya bisa naik. Itu sudah pasti hukum alam,” tegas Meidy. (red-fe)

  • Penulis: fe

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengecer Naik Kelas: Saat Dagang BBM Berpindah ke Media Sosial

    Pengecer Naik Kelas: Saat Dagang BBM Berpindah ke Media Sosial

    • calendar_month Jum, 8 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 28
    • 0Komentar

    Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Tengah memunculkan fenomena baru yang menarik sekaligus memantik ironi. Ketika ruang jual-beli di pinggir jalan perlahan menghilang akibat tekanan kebijakan dan pengawasan, transaksi justru bermigrasi diam-diam ke ruang digital. Pengecer tak lagi menunggu pembeli di depan toko. Kini, mereka “naik kelas” — berdagang lewat pesan instan, media sosial, […]

  • Agustiar Pasang Alarm Antikorupsi di Kalteng: Anggaran Harus Sampai ke Rakyat

    Agustiar Pasang Alarm Antikorupsi di Kalteng: Anggaran Harus Sampai ke Rakyat

    • calendar_month Sen, 8 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 57
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengirim pesan tegas kepada seluruh jajaran birokrasi di daerah. Di tengah besarnya anggaran pembangunan dan derasnya arus investasi yang masuk ke Bumi Tambun Bungai, tata kelola pemerintahan yang bersih dinilai menjadi harga mati. Pesan itu disampaikan Agustiar saat menghadiri Kunjungan dan Koordinasi Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi […]

  • Pancasila Tidak Boleh Kalah oleh Korupsi

    Pancasila Tidak Boleh Kalah oleh Korupsi

    • calendar_month Sel, 2 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 59
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Di tengah dunia yang semakin tidak menentu, ketika perang, krisis ekonomi, dan persaingan geopolitik membentuk tatanan global baru, Indonesia memilih kembali meneguhkan pijakan pada fondasi yang telah menyatukan bangsa selama puluhan tahun. Dari Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (01/06/2026), Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa masa depan Indonesia tidak boleh ditentukan oleh kepentingan sesaat, […]

  • Jelang Idulfitri, Pemerintah Resmi Umumkan THR dan BHR

    Jelang Idulfitri, Pemerintah Resmi Umumkan THR dan BHR

    • calendar_month Sel, 3 Mar 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 182
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, JAKARTA – Pemerintah merilis kebijakan resmi pemberian tunjangan hari raya (THR) dan bonus hari raya (BHR) Idulfitri 1447 H/2026 M sebagai bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat konsumsi domestik. Pengumuman disampaikan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (03/03/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kebijakan ini merupakan paket stimulus […]

  • Hadiri RUPS Jamkrida, Sekda Arbert Tegaskan Pemko Palangka Raya Tak Tambah Modal

    Hadiri RUPS Jamkrida, Sekda Arbert Tegaskan Pemko Palangka Raya Tak Tambah Modal

    • calendar_month Jum, 26 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 42
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jamkrida Kalimantan Tengah menetapkan pembagian dividen sebesar 45 persen kepada para pemegang saham. Di tengah pembahasan strategi perusahaan, Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan tidak mengubah komitmen penyertaan modal yang tetap bertahan di angka Rp3 miliar. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, mengatakan seluruh agenda RUPS […]

  • Terima LHP BPK, Wagub Kalteng Pasang Garis Keras: Temuan Harus Dituntaskan, Bukan Disimpan di Laci

    Terima LHP BPK, Wagub Kalteng Pasang Garis Keras: Temuan Harus Dituntaskan, Bukan Disimpan di Laci

    • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 57
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali diuji soal integritas dan keberanian bersih-bersih tata kelola. Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalteng, di Aula BPK setempat, Jumat (30/1/2026). LHP itu bukan laporan biasa. BPK menguliti pengelolaan lingkungan hidup dan […]

expand_less